Sebuah trik korupsi yang melibatkan berbagai profesi, menimbulkan
pertanyaan, dimanakah para pemimpin negeri ini? kok terkesan melakukan
pembiaran dan tanpa malu selalu berargumentasi untuk membenarkan
tindakan mereka yang memalukan. Tapi yang jelas, hal ini sudah
memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa bertindak semaunya sendiri
diperbolehkan. Artinya para pemimpin sudah mengajari masyarakat hal2
yang bisa merusak sendi2 kehidupan bermasyarakat berbangsa &
bernegara.
salam
Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
http://www.obornews.com/3113-berita-...etua_dprd.html
Aneh.. Orang Sakit Jiwa Jadi Ketua DPRD Jateng
Rukma Setyabudi yang sejak tanggal 01 November 2012 lalu, resmi
menggantikan Murdoko sebagai Ketua DPRD Jateng ternyata pernah
dinyatakan tidak waras atau gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa Amino
Gondohutomo Semarang tahun 2009 lalu. Rukma dinyatakan gila saat harus
berhadapan dengan kasus korupsi buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo
tahun 2004. Saat itu Rukma Setyabudi divonis satu setengah tahun.
Hanya saja, hukuman tersebut tak harus dijalani oleh Rukma Setyabudi
karena Rukma dinyatakan sakit jiwa yang bisa membahayakan dirinya dan
orang lain. Surat bernomor 441.3/2/17534 itu ditandatangani doketr Siti
Nuraini SpKJ dan Ymt direktur Suprihhartini SpKJ pada tahun 2009.
Anehnya, meski dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani, Rukma
masih bisa duduk sebagai anggota legislatif. Bahkan sejak awal bulan ini
malah duduk sebagai ketua DPRD Jateng menggantikan Murdoko yang
terjerat kasus hukum. "Ya semuanya memang melalui proses dan prosedur
yang ada. Saya hanya menjalankan amanah,"kata Rukma, saat diwawancara
wartawan usai dilantik hari Kamis (1/11/2012) lalu.
Selain itu
Rukma juga mengatakan akan melanjutkan tugas Murdoko sebagai ketua DPRD
Jateng. "Sesuai tupoksinya saya akan jalankan amanah ini," katanya.
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo, dr Sri Widyayati
SpKJ menyatakan ada kemungkinan bahwa Rukma Setyabudi dinyatakan tidak
sehat jiwanya hanya pada saat surat itu diterbitkan. "Wah saya nggak
hapal kalau soal surat. Yang pasti mekanismenya dokter menerbitkan
rekomendasi hasil pemeriksaannya, kemudian diajukan ke direktur, baru
diterbitkan," kata Sri Widyayati melalui ponselnya.
Menurutnya
RSJ mengeluarkan surat berdasar kondisi riil saat diperiksa. RSJ hanya
menerbitkan surat rekomendasi saja, kalaupun tidak dijadikan bahan
pertimbangan dan pasien itu tetap menjadi pejabat publik, tentu bukan
salah RSJ. "Sebaiknya, dia diobati dulu trus diperiksa lagi. Kalau sudah
tidak membahayakan, baru bisa bekerja lagi. Kami siap melayani, namun
tentu atas perintah kejaksaan atau pengadilan, tak bisa sembarangan
memeriksa. Termasuk dia sendiri mintapun, kami tak bisa kecuali jaksa
atau pengadilan," kata Sri Widyayati.
[Non-text portions of this message have been removed]
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
DENGAN FEE PALING COMPETITIF
UNTUK INFORMASI HUBUNGI (021)789 2012 /98225937
JASA OUTPLACEMENT HUBUNGI Amy at (021) 7892012
Human Capital Indonesia:
fseskadevi@hmc.co.id /info@hmc.co.id
High Management Consultant
Phone (62 21) 7892012, 9822-5937,
Fax (62 21) 789 2124
pemasangan iklan/posting dari para member diluar tanggung jawab dari Owner mailing list ini. Berhati-hatilah dengan iklan lowongan pekerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar