Minggu, 12 Mei 2013

[Human Capital] Perkembangan Kasus Pemalsuan Printer HP & Korupsi Pendidikan Rp. 14,2 Milyar di Probolinggo

 

Koran Jawa Pos, hal 17 - 10 Mei 2013
http://www.jawapos.com/teks/jawa-timur
Perkembangan Dugaan Kasus Pemalsuan Printer HP & Korupsi Pengadaan Komputer Rp. 14,2 Milyar di Probolinggo
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Tersangka

Pengusutan
dugaan korupsi dalam pengadaan teknologi informasi dan komputer (TIK)
di dinas pendidikan (dispendik) kabupaten Probolinggo senilai Rp. 14,2
milyar memakan korban. Penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi
(kejati) Jatim akhirnya menetapkan 4 tersangka. Salah seorang
diantaranya adalah mantan kepala dispendik.

Kepala Seksi
Penerangan Hukum Jatim, Mulyono menyatakan, bahwa penetapan tersangka
itu dilakukan setelah jaksa memastikan
penemuan peristiwa hukum dalam proses penyidikan. "Kasus itu telah
dinaikkan ketingkat penyidikan sekaligus penetapan 4 tersangka",
katanya.

Empat tersangka itu berinitial MN, EW, RF dan RS.
Diantara 4 nama itu salah satunya adalah mantan kadispendik Probolinggo.
Sayangnya Mulyono enggan menjelaskan lebih terperinci dengan dalih
masih dalam tingkat penyidikan. Tapi mantan kepala dispendik kabupaten
Probolinggo, Rasyid Subagyo, pernah dimintai keterangan Kejati terkait
kasus tersebut.

Menurut dia, penetapan tersangka perlu dilakukan
sebab mereka dianggap bertanggungjawab dalam penggelembungan (mark-up)
anggaran yang diduga merugikan negara. "Penyidikan kasus ini masih
dikembangkan. Yang jelas Tim masih bekerja" tuturnya.

Mulyono
menambahkan bahwa kasus tersebut bermula dari turunnya dana APBN dengan
pagu Rp. 14,2 milyar pada 2012 untuk 558 sekolah. Indikasi
ketidakberesan ditemukan pada aplikasi lelang, selain itu harga
perkiraan
(HPS) disusun tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana HPS dibuat &
diperbaiki setelah proses pengadaan selesai, agar bisa dicocokkan dengan
harga penawaran dari penyedia barang.

Jaksa menemukan indikasi
penggelembungan angka. Proses evaluasi juga dianggap tidak transparan.
CV Burung Nuri sebagai pemenang lelang dengan nilai proyek Rp. 12,1
milyar diduga tidak melakukan pekerjaannya. Ada indikasi bahwa nama CV
itu pinjaman, namun pelaksana proyek adalah perusahaan lain. Pemenang
lelang kedua, CV Ferro yang beralamat di jalan Jetis Kulon, Wonokromo,
Surabaya, diketahui fiktif dan tidak pernah ikut lelang.

"Berdasar
hasil penyidikan sementara, ada indikasi kerjasama antara panitia
dengan pemenang lelang dalam pemalsuan dokumen" jelas Mulyono. Selain
itu barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi, diantaranya printer HP 1000s, laptop Axio dan software. Kasus tersebut diduga merugikan negara Rp. 4
milyar. (eko/c16/dwi).

NB: untuk info lebih jelas & seimbang bisa menghubungi
1. Bpk, Rasyid (Eks Kepala Dinas Pendidikan Probolinggo) HP: 081336690020
2. Eko Wahyudi, pejabat ketua pelaksana pengadaan, HP: 081336719936
3. Aris, Pejabat yang melakukan kontrak pengadaan, HP: 08155945989
4. Mulyono, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jatim HP: 08179369990
5. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Tlp: 031-8291066
---------------------------------------
http://www.beritalima.com/2013/04/kejaksaan-tinggi-jatim-usut-pemalsuan.html
Kejaksaan Tinggi Jatim Usut Pemalsuan Printer HP dan Korupsi Pendidikan Rp. 14 Miyar di Probolinggo

Saat ini Kejaksaan tinggi Jawa Timur sedang mengusut kasus dugaan
korupsi dana pendidikan Rp. 14 Milyar di kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Dalam dugaan kasus korupsi tersebut, ada juga indikasi terjadinya
pemalsuan produk printer yang cukup terkenal, yakni printer merk HP.

Beberapa
waktu yang lalu, pemalsuan printer merk HP tersebut sempat mencuat ke
permukaan, dengan adanya surat pembaca & berita di berbagai media
massa. Dimana di pasar diketemukan adanya printer HP dengan type 1000s
yang infonya mempunyai spesifikasi lebih canggih dibanding type
sebelumnya yakni printer HP type 1000. Dengan kemasan dan brosur yang
menyebutkan
bahwa type HP 1000s itu punya spesifikasi lebih canggih, maka HP type
1000s ini dijual dengan harga jauh lebih mahal bahkan sampai 2 kali
lipat dibanding dengan
type sebelumnya yakni printer HP type 1000.

Dalam berita &
surat pembaca yang sempat muncul di media massa, diketahui bahwa
ternyata printer HP type 1000s ini adalah printer type 1000 yang diberi
identitas seolah merupakan barang yang berbeda, tapi sebenarnya
barangnya adalah sama. Hal ini bisa diketahui dengan memasukkan nomor
seri printer type 1000s yang tertempel dalam memory printer tersebut untuk dicek pada
daftar produk printer merk HP, dimana jika dimasukkan nomor serinya,
maka nomor seri yang tertera tidaklah muncul type & spesifikasi pada
daftar produk. Akan tetapi jika kemudian nomor seri yang tertempel itu dilepas, maka
disana ada nomor seri yang tadinya ditutupi ( agar tidak tampak), dan
jika nomor itu diketik pada daftar produk printer mer HP, maka yang
muncul adalah nomor seri printer type 1000 dengan spesifikasi type 1000.

Berapa
kerugian konsumen Indonesia akibat pemalsuan produk tersebut? sebagai
ilustrasi, harga printer HP type 1000 adalah
berkisar Rp.200 - Rp.300 ribu. Sedangkan harga printer HP yang diberi
labe type 1000s adalah berkisar Rp.550 - Rp.700 ribu. Dan diperkirakan
di Indonesia printer HP yang diberi label type 1000s beredar lebih dari
250 ribu unit. Dan kebanyakan beredar pada pengadaan barang untuk
peningkatan mutu pendidikan dan pengadaan barang oleh kantor pemerintah
di berbagai daerah yang dibiayai oleh dana APBD, APBN dll.

Berita
pemalsuan produk printer merk HP ini sempat mencuat dan tiba2 berita
itu hilang bak ditelan bumi, sehingga tidak diketahui siapa pelaku
pemalsuan, apakah pihak pemalsu adalah pihak produsen/ distributor HP
itu sendiri untuk mendongkrak harga dengan info palsu pada masyarakat
bahwa printer 1000s adalah produk canggih dengan harga lebih mahal, atau
ada pihak lain yang terlibat.

Seiring dengan berjalannya waktu,
pada penyelidikan dugaan korupsi dana pendidikan untuk pengadaan
peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk penyediaan sarana TIK
(Teknologi Informatika & Komputer) bagi lebih dari 500 sekolah dasar
(SD) di kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang
dibiayai oleh dana APBN, kasus dugaan pemalsuan printer HP ini muncul
kembali.

Sebenarnya di tahun 2012, kasus ini pernah
ditangani oleh KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jawa Timur, karena hal ini
berkaitan pelayanan publik, dimana ada dana dari pemerintah yang
seharusnya dipergunakan dengan semestinya, yakni untuk pelayanan publik,
dalam hal ini peningkatan mutu pendidikan. Tapi mungkin lembaga
pengawasan pelayanan publik seperti KPP dan Ombudsman dianggap tidak
bergigi, maka oleh pemerintah kabupaten Probolinggo keberadaan lembaga
seperti itu cenderung diremehkan dan tidak dihargai. Sehingga apapun
rekomendasi maupun temuan dari lembaga seperti itu cenderung diabaikan,
karena saat turun kedaerah hampir tidak ada pejabat kabupaten
Probolinggo yang menghiraukan, bahkan terkesan menghindar.

Karenanya,
saat ini dugaan korupsi pendidikan 14 milyar itu sekarang ditangani
oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari penyelidikan, investigasi serta
pengumpulan keterangan yang dilakukan aparat hukum, indikasi dugaan
korupsi itu meliputi beberapa hal:
1. Dugaan pemalsuan printer merk HP untuk melakukan markup harga

2.
Barang peralatan jaringan komputer & perangkatnya yang seharusnya
dikirim untuk 558 SD ternyata diduga hanya dikirim untuk 515 SD, akan
tetapi dibayar senilai sejumlah 558 sekolah

3.a. Adanya dugaan
pemberitahuan yang tidak benar untuk menutupi dugaan korupsi dengan
menyatakan bahwa produk yang diadakan bagi 558 SD di kabupaten
Probolinggo itu sudah mendapat pengakuan/ penghargaan dari Pusat
Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementrian
Pendidikan Nasional. Kemungkinan info yang tidak benar ini disampaikan
adalah untuk menutupi adanya dugaan pemalsuan produk, pengadaan produk
yang tidak sesuai spesifikasi serta dugaan markup dll.

3.b.
Persoalan pengesahan/ penghargaan dari Pustekom ini sendiri sudah
dibantah oleh Pustekom kemendiknas yang dalam suratnya nomor
1361/P1.1/LL/2012 tertanggal 12 April 2012 yang intinya menyatakan bahwa
tidak benar untuk produk tersebut telah mendapat pengesahan dari
Pustekom. Dan hal inilah yang juga dipertanyakan oleh KPP Jawa Timur.
Tapi apa yang disampaikan oleh Pustekom kemendiknas dan KPP Jatim tidak
dihiraukan oleh
para pejabat di kabupaten Probolinggo, dengan kenyataan bahwa
penyerahan perangkat TIK yang dibiayai oleh APBN untuk SD se kabupaten
Probolinggo, penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Kabupaten
Probolinggo saat itu Bpk Hasan Aminuddin pada 24 Juli 2012 di Islamic
Center, Kraksaan Probolinggo (sebagaimana berita harian bhirawa 25 Juli
2012)

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Recent Activity:
HEAD HUNTER & OUTSOURCING SPECIALIST
DENGAN FEE PALING COMPETITIF
UNTUK INFORMASI HUBUNGI (021)789 2012 /98225937

JASA OUTPLACEMENT HUBUNGI Amy at (021) 7892012

Human Capital Indonesia:
fseskadevi@hmc.co.id /info@hmc.co.id

High Management Consultant

Phone (62 21) 7892012, 9822-5937,
Fax (62 21) 789 2124


pemasangan iklan/posting dari para member diluar tanggung jawab dari Owner mailing list ini.  Berhati-hatilah dengan iklan lowongan pekerjaan.
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar